PEMERINTAHAN
TRANSISI INDONESIA/INDONESIAN TRANSITIONAL GOVERNMENT
PENGANTAR
Pemerintahan transisi adalah pemerintahan sementara yang dibentuk untuk mengakhiri pemerintahan berkuasa (the ruling government) yang sudah tidak diterima oleh mayoritas rakyatnya dan untuk mempersiapkan pemerintahan baru melalui mekanisme elektoral yang demokratis.
Pemerintahan transisi bukan hal yang asing dalam sejarah politik dunia belakangan ini. Baru setahun yang lalu, tahun 2012, Libia membentuk pemerintahan transisional (transitional government) sebagai bentuk penolakan total terhadap pemerintahan otoriter Muammar Qaddafi.
Gerakan perubahan ini memunculkan sejumlah nama aktivis dan intelektual, antara lain, Dr. Abdelrahim Alkep yang kemudian menjadi perdana menteri dalam pemerintahan Interim (Interim government).
Somalia juga mempunyai pengalaman yang sama, sebagaimana Mesir dan Syria. Tahun 2011-2012, Somalia dipimpin oleh pemerintahan (federal) transisional, dimana Sharif Ahmed sebagai presiden dan Abdiweli Mohamed Ali sebagai perdana menteri.
Syria juga membentuk pemerintahan transisional setelah pergolakan berdarah melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Mesir, sebelum Mubarok tumbang, juga memiliki pemerintahan transisi.
Gelombang demokratisasi yang merambat di Afrika dan Timur Tengah sepanjang 2012 kiranya menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan yang sama di kawasan Asia.
Protes terhadap pemerintahan yang korup juga tendensi yang umum di kawasan Asia Tenggara saat ini. Perlawanan terhadap pemerintahan korup merupakan tema gerakan politik yang hangat dan actual saat ini di Filipina, Malaysia, Kamboja, Thailand, termasuk Indonesia.
Namun sayangnya, belum ada satu pun negara di kawasan ini yang memulai perubahan radikal dengan mengusung ide pemerintahan transisi.
Kami yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) bertekad untuk membentuk PEMERINTAHAN TRANSISI INDONESIA (Indonesian Transitional Government) sebagai solusi untuk mengakhiri pemerintahan korup di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kasus Century, rekayasa IT KPU pada pemilu 2009, dan sebagainya adalah contoh skandal besar yang merugikan negara dan merusak demokrasi, yang menjadi alasan kenapa pemerintahan ini harus diakhiri segera, sekaligus menjadi alasan kuat terbentuknya pemerintahan transisi.
Langkah Menuju Pemerintahan Transisi
1. Aksi Perlawanan Rakyat/People uprising Perkuat dan perluas gerakan perlawanan melalui aksi demonstrasi massal
2. Upaya konkret awal untuk membentuk pemerintahan/Early efforts to form a government Perumusan konsep dan proposal
3. Pembentukan Dewan Nasional/Establishment of a national council
4. Formasi Pemerintah Baru /Formation of a n executive board
CONTOH PROPOSAL PEMERINTAHAN TRANSISI Struktur dan Keanggotaan/ Structure and membership
1. Badan Legislative
2. Badan Executive
3. Pemerintah Interim
4. Pemerintah Lokal
5. Commercial Bodies (yang mengurus ekonomi dan perdagangan)
6. Angkatan Bersenjata
7. Hubungan Luar Negeri
TUJUAN ·
- enjalankan roda pemerintahan selama masa transisi ·
- Mempersiapkan pemilu untuk membentuk pemerintahan baru yang sah dan demokratis
CATATAN AKHIR
Pemerintahan transisi tidak bermaksud mengubah konstitusi negara.
Pemerintahan ini justru menjaga konstitusi dan menyelamatkan negara dari krisis yang gawat yang berpotensi menyebabkan negara gagal total.
Ini merupakan mekanisme sah yang diakui oleh dunia internasional dalam mengakhiri secara damai konflik politik yang merugikan kemanusiaan dan demokrasi di sebuah negara.
MKRI menilai pemerintahan transisi sebagai solusi terbaik untuk perubahan Indonesia. [SP/Gusti Lesek]
PENGANTAR
Pemerintahan transisi adalah pemerintahan sementara yang dibentuk untuk mengakhiri pemerintahan berkuasa (the ruling government) yang sudah tidak diterima oleh mayoritas rakyatnya dan untuk mempersiapkan pemerintahan baru melalui mekanisme elektoral yang demokratis.
Pemerintahan transisi bukan hal yang asing dalam sejarah politik dunia belakangan ini. Baru setahun yang lalu, tahun 2012, Libia membentuk pemerintahan transisional (transitional government) sebagai bentuk penolakan total terhadap pemerintahan otoriter Muammar Qaddafi.
Gerakan perubahan ini memunculkan sejumlah nama aktivis dan intelektual, antara lain, Dr. Abdelrahim Alkep yang kemudian menjadi perdana menteri dalam pemerintahan Interim (Interim government).
Somalia juga mempunyai pengalaman yang sama, sebagaimana Mesir dan Syria. Tahun 2011-2012, Somalia dipimpin oleh pemerintahan (federal) transisional, dimana Sharif Ahmed sebagai presiden dan Abdiweli Mohamed Ali sebagai perdana menteri.
Syria juga membentuk pemerintahan transisional setelah pergolakan berdarah melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Mesir, sebelum Mubarok tumbang, juga memiliki pemerintahan transisi.
Gelombang demokratisasi yang merambat di Afrika dan Timur Tengah sepanjang 2012 kiranya menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan yang sama di kawasan Asia.
Protes terhadap pemerintahan yang korup juga tendensi yang umum di kawasan Asia Tenggara saat ini. Perlawanan terhadap pemerintahan korup merupakan tema gerakan politik yang hangat dan actual saat ini di Filipina, Malaysia, Kamboja, Thailand, termasuk Indonesia.
Namun sayangnya, belum ada satu pun negara di kawasan ini yang memulai perubahan radikal dengan mengusung ide pemerintahan transisi.
Kami yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) bertekad untuk membentuk PEMERINTAHAN TRANSISI INDONESIA (Indonesian Transitional Government) sebagai solusi untuk mengakhiri pemerintahan korup di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kasus Century, rekayasa IT KPU pada pemilu 2009, dan sebagainya adalah contoh skandal besar yang merugikan negara dan merusak demokrasi, yang menjadi alasan kenapa pemerintahan ini harus diakhiri segera, sekaligus menjadi alasan kuat terbentuknya pemerintahan transisi.
Langkah Menuju Pemerintahan Transisi
1. Aksi Perlawanan Rakyat/People uprising Perkuat dan perluas gerakan perlawanan melalui aksi demonstrasi massal
2. Upaya konkret awal untuk membentuk pemerintahan/Early efforts to form a government Perumusan konsep dan proposal
3. Pembentukan Dewan Nasional/Establishment of a national council
4. Formasi Pemerintah Baru /Formation of a n executive board
CONTOH PROPOSAL PEMERINTAHAN TRANSISI Struktur dan Keanggotaan/ Structure and membership
1. Badan Legislative
2. Badan Executive
3. Pemerintah Interim
4. Pemerintah Lokal
5. Commercial Bodies (yang mengurus ekonomi dan perdagangan)
6. Angkatan Bersenjata
7. Hubungan Luar Negeri
TUJUAN ·
- enjalankan roda pemerintahan selama masa transisi ·
- Mempersiapkan pemilu untuk membentuk pemerintahan baru yang sah dan demokratis
CATATAN AKHIR
Pemerintahan transisi tidak bermaksud mengubah konstitusi negara.
Pemerintahan ini justru menjaga konstitusi dan menyelamatkan negara dari krisis yang gawat yang berpotensi menyebabkan negara gagal total.
Ini merupakan mekanisme sah yang diakui oleh dunia internasional dalam mengakhiri secara damai konflik politik yang merugikan kemanusiaan dan demokrasi di sebuah negara.
MKRI menilai pemerintahan transisi sebagai solusi terbaik untuk perubahan Indonesia. [SP/Gusti Lesek]
Sumber
http://sp.beritasatu.com/home/draf-konsep-awal-pemerintahan-transisi-kudeta-di-indonesia/32700
